Jalanjalanmurah.web.id — Kabar baik datang untuk masyarakat Indonesia yang ingin berlibur ke Korea Selatan. Pemerintah Korea Selatan resmi menerapkan kebijakan bebas visa sementara untuk wisatawan rombongan asal Indonesia mulai Kamis (28/5/2026).
Kebijakan ini menjadi bagian dari langkah pemerintah Negeri Ginseng dalam meningkatkan kunjungan wisatawan asing sekaligus memperkuat sektor pariwisata mereka sepanjang 2026.
Program bebas visa tersebut hanya berlaku bagi wisatawan yang datang secara berkelompok dengan jumlah minimal tiga orang. Selain itu, masa tinggal yang diberikan maksimal selama 15 hari.
Kementerian Kehakiman Korea Selatan menyebut kebijakan ini akan berlaku hingga akhir Desember 2026. Sebelumnya, pemerintah Korea Selatan juga telah melonggarkan sejumlah aturan masuk bagi wisatawan asing untuk meningkatkan daya tarik sektor wisata.
Pembahasan terkait relaksasi aturan visa itu sempat dilakukan dalam rapat strategi pariwisata yang dipimpin Presiden Korea Selatan, Lee Jae Myung, pada Februari 2026.
Pemerintah Korea Selatan berharap kebijakan bebas visa sementara ini dapat membantu meningkatkan jumlah wisatawan Indonesia yang berkunjung ke berbagai destinasi populer di negara tersebut.
Pemerintah Korsel Tetap Terapkan Pengawasan Ketat
Walaupun memberikan kemudahan akses masuk, Pemerintah Korea Selatan tetap menerapkan sejumlah aturan pengawasan untuk mencegah adanya pelanggaran imigrasi maupun kunjungan ilegal.
Dalam aturan tersebut, agen perjalanan di Korea Selatan diwajibkan mendaftarkan data wisatawan ke situs resmi pemerintah paling lambat 24 jam sebelum kedatangan rombongan.
Kementerian Kehakiman Korea Selatan nantinya akan memeriksa daftar nama wisatawan guna memastikan tidak ada individu yang masuk kategori berisiko tinggi.
Kategori tersebut mencakup orang-orang yang pernah terkena pembatasan masuk atau memiliki catatan pelanggaran imigrasi di Korea Selatan.
Langkah pengawasan itu dilakukan agar program bebas visa tetap berjalan aman sekaligus menjaga ketertiban arus masuk wisatawan asing selama masa kebijakan berlangsung.