Jalanjalanmurah.web.id — Seiring meningkatnya biaya operasional industri penerbangan global, kenaikan harga tiket pesawat domestik pun mulai menjadi perhatian.
Untuk menjaga keseimbangan antara bisnis maskapai dan daya beli masyarakat, pemerintah pun membuka peluang penyesuaian tarif dengan batas tertentu.
Pemerintah mengizinkan maskapai penerbangan untuk menaikkan harga tiket domestik dalam kisaran 9 hingga 13 persen. Kebijakan ini tidak dilakukan tanpa pertimbangan, namun sebagai respons terhadap tekanan biaya yang terus meningkat, terutama akibat situasi geopolitik global yang memengaruhi harga bahan bakar dan operasional penerbangan.
Walau demikian, sampai saat ini maskapai masih belum dapat menerapkan kebijakan tersebut secara resmi. Mereka masih menunggu regulasi final dari Kementerian Perhubungan dan Kementerian Keuangan.
Upaya Pemerintah Menahan Lonjakan Harga
Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menjelaskan bahwa pemerintah sudah menyiapkan beberapa langkah strategis supaya kenaikan tarif tak melampaui batas maksimal 13 persen.
Salah satu langkah utama adalah pemberian Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 11 persen. Kebijakan ini berlaku untuk tiket pesawat domestik berjadwal, khususnya kelas ekonomi. Dengan adanya subsidi pajak ini, diharapkan beban harga tiket bagi masyarakat tidak meningkat secara signifikan.
Tak hanya itu, pemerintah juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,3 triliun per bulan untuk mendukung kebijakan ini. Program subsidi tersebut direncanakan berlangsung selama dua bulan, sehingga total anggaran yang disiapkan mencapai Rp2,6 triliun.
Penyesuaian Biaya Bahan Bakar
Faktor lain yang juga memengaruhi harga tiket adalah biaya tambahan bahan bakar atau fuel surcharge. Pemerintah menetapkan penyesuaian tarif surcharge menjadi 38 persen, baik untuk pesawat jet maupun baling-baling.
Sebelumnya, biaya tambahan untuk pesawat jet hanya sekitar 10 persen dan pesawat propeller sebesar 25 persen. Dengan penyesuaian ini, terjadi kenaikan cukup signifikan, terutama pada pesawat jet.
Langkah ini dirasa penting untuk membantu maskapai menutup lonjakan biaya bahan bakar yang menjadi salah satu komponen terbesar dalam operasional penerbangan.
Insentif untuk Tekan Biaya Operasional
Bukan hanya dari sisi pajak dan bahan bakar, pemerintah juga memberikan insentif berupa pembebasan bea masuk untuk suku cadang pesawat. Tarif impor yang sebelumnya dikenakan kini diturunkan menjadi 0 persen.
Kebijakan ini diharapkan dapat menekan biaya perawatan dan operasional maskapai. Selain itu, langkah ini juga berpotensi meningkatkan daya saing industri maintenance, repair, and overhaul (MRO) di dalam negeri.
Dengan adanya insentif tersebut, aktivitas ekonomi di sektor terkait diperkirakan dapat mengalami peningkatan signifikan setiap tahunnya.
Walau berbagai langkah sudah disiapkan, implementasi kenaikan tarif tiket pesawat masih belum berjalan. Maskapai seperti Lion Group dan Garuda Indonesia menyatakan masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah.
Pihak maskapai menegaskan bahwa mereka akan segera melakukan sosialisasi kepada masyarakat setelah aturan tersebut diterbitkan. Kenaikan tarif yang direncanakan juga disebut masih dalam batas wajar dan telah mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.
Pemerintah sendiri berupaya menjaga keseimbangan antara keberlangsungan industri penerbangan nasional dan kemampuan masyarakat dalam mengakses transportasi udara. Dengan pendekatan ini, diharapkan ekosistem penerbangan tetap sehat tanpa membebani penumpang secara berlebihan.