Jalanjalanmurah.web.id — Seperti diketahui, dalam beberapa tahun terakhir, Pulau Bali menghadapi tantangan baru di sektor keamanan. Contohnya saja meningkatnya kasus kriminalitas yang melibatkan warga negara asing (WNA). Bukan hanya jumlah kasus yang bertambah, pola kejahatan pun dinilai semakin kompleks dan beragam.
Bali sebagai destinasi wisata internasional memang dikenal memiliki mobilitas tinggi. Arus keluar-masuk wisatawan yang begitu besar menjadi salah satu faktor yang memicu kerentanan terhadap tindak kejahatan, terutama jika tidak diimbangi dengan sistem pengawasan yang optimal.
Kriminolog dari Universitas Udayana, Gede Made Suardana, menilai bahwa keterbukaan Bali menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi menguntungkan sektor pariwisata, namun di sisi lain membuka peluang bagi berbagai bentuk kejahatan.
Ia menjelaskan bahwa lemahnya pengawasan terhadap aktivitas WNA setelah memasuki wilayah Indonesia menjadi salah satu celah utama. Selama ini, pengawasan cenderung terfokus di pintu masuk seperti bandara atau pelabuhan, sementara kontrol saat mereka sudah berada di dalam wilayah dinilai belum maksimal.
Selain itu, muncul pula persepsi di masyarakat bahwa penegakan hukum di Bali belum memberikan efek jera. Ketimpangan dalam penanganan kasus dan vonis yang dianggap ringan memunculkan anggapan bahwa hukum bisa “ditawar” atau tidak tegas.
“Kalau persepsi hukum itu murah terus berkembang, ini bisa berbahaya. Bali bisa dianggap sebagai tempat aman bagi pelaku kejahatan,” ujarnya.
Pola Kejahatan Semakin Kompleks
Data dari Polda Bali menunjukkan adanya peningkatan signifikan kasus kriminalitas dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2025, ratusan kasus tercatat melibatkan WNA, baik sebagai pelaku maupun korban.
Menariknya, tidak sedikit kasus di mana pelaku dan korban sama-sama berasal dari luar negeri. Hal ini menunjukkan bahwa Bali kini bukan hanya menjadi lokasi kejahatan terhadap wisatawan, tetapi juga arena konflik antar-WNA.
Kapolda Bali Daniel Adityajaya mengungkapkan bahwa fenomena ini dipengaruhi oleh tingginya aktivitas dan interaksi antar komunitas asing di Bali.
Beberapa kasus besar yang mencuat antara lain:
- Jaringan kejahatan siber internasional
- Penembakan antar-WNA
- Pembunuhan terencana
- Penculikan disertai pemerasan berbasis aset kripto
- Peredaran narkotika lintas negara
Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa kejahatan yang terjadi tidak lagi bersifat sederhana, melainkan sudah masuk dalam kategori kejahatan terorganisir lintas negara.
Faktor Penyebab: Opportunity Crime
Dari perspektif kriminologi, kondisi ini disebut sebagai opportunity crime, yaitu situasi di mana peluang kejahatan terbuka karena adanya kombinasi antara:
- Target yang tersedia
- Pelaku yang siap
- Pengawasan yang lemah
Ketika tiga faktor ini bertemu, potensi terjadinya kejahatan akan meningkat secara signifikan.
Dalam konteks Bali, tingginya jumlah wisatawan, lemahnya pengawasan lanjutan, serta persepsi hukum yang kurang tegas menjadi kombinasi yang memperbesar risiko tersebut.
Pihak kepolisian sebenarnya telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya dengan memanfaatkan teknologi berupa aplikasi pemantauan aktivitas WNA.
Selain itu, dari sisi keimigrasian, pengawasan juga mulai diperketat. Sepanjang 2025, ratusan WNA telah dideportasi karena berbagai pelanggaran, mulai dari penyalahgunaan izin tinggal hingga keterlibatan dalam aktivitas ilegal.
Namun demikian, aparat menilai pengawasan tidak bisa hanya mengandalkan satu pihak. Dibutuhkan sinergi antara:
- Kepolisian
- Imigrasi
- Pemerintah daerah
- Masyarakat
Kolaborasi ini penting untuk memastikan keamanan tetap terjaga tanpa mengganggu sektor pariwisata yang menjadi tulang punggung ekonomi Bali.
Ancaman terhadap Citra Pariwisata
Jika tidak segera ditangani secara serius, meningkatnya kriminalitas berpotensi merusak citra Bali di mata dunia. Padahal, selama ini Bali dikenal sebagai destinasi wisata yang aman dan nyaman.
Keamanan menjadi faktor utama dalam industri pariwisata. Ketika rasa aman menurun, kepercayaan wisatawan pun bisa ikut terdampak.
Karena itu, penguatan sistem hukum, peningkatan pengawasan, serta konsistensi penegakan aturan menjadi kunci agar Bali tetap menjadi destinasi unggulan sekaligus wilayah yang aman bagi semua pihak.